InsightTribun.com|SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menyiapkan langkah penataan perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efisien, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembahasan penataan kelembagaan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati Sukabumi menyampaikan apresiasi terhadap berbagai saran, masukan, serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Seluruh masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan penyempurnaan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, penataan perangkat daerah bukan sekadar mengubah struktur organisasi pemerintahan, tetapi harus menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memperjelas pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan semakin efektif dan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Selain aspek kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan penyesuaian struktur organisasi.
Hal tersebut mencakup kebutuhan belanja pegawai hingga biaya operasional, sehingga perubahan susunan perangkat daerah tetap berjalan secara proporsional dan tidak membebani keuangan daerah.
Di sisi lain, penataan kelembagaan juga diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. Penempatan aparatur sipil negara nantinya harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan organisasi agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Bupati berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan penyempurnaan Raperda yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
Dengan penataan tersebut, perubahan struktur perangkat daerah diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian organisasi semata, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
