InsightTribun.com|SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menetapkan status tanggap darurat menyusul kebakaran hebat yang melanda kawasan Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat koordinasi untuk membahas kondisi dan kebutuhan penanganan pascakebakaran. Status tanggap darurat ditetapkan selama satu pekan hingga 31 Juli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan karena kondisi yang terjadi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Barusan sudah dirapatkan dan dapat diambil kesimpulan dilaksanakan tanggap darurat. Karena sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan,” ujar Ade usai rakor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Minggu (26/7/26).
Menurut Ade, masa tanggap darurat untuk sementara ditetapkan selama satu pekan. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Lamanya seminggu sampai tanggal 31. Dilihat nanti, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau belum selesai, dikaji lagi dan dirapatkan lagi, baru nanti ada perpanjangan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi itu.
Penetapan status tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan penanganan terhadap warga terdampak dapat dilakukan secara terkoordinasi. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran.
Ade menegaskan, pembahasan mengenai rekonstruksi atau pembangunan kembali kawasan yang terdampak belum menjadi fokus utama dalam tahap tanggap darurat. Pemerintah saat ini lebih dahulu memastikan kebutuhan mendesak warga dapat terpenuhi.
“Pasca itu nanti. Sekarang menetapkan dulu kebutuhan dasar mereka untuk makan, minum, air bersih, dan sebagainya,” ujar Ade.
Seiring ditetapkannya status tanggap darurat, dapur umum juga mulai disiapkan untuk mendukung kebutuhan konsumsi warga terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menangani dampak kebakaran.
Ade mengatakan dirinya tengah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekaligus memastikan penanganan tanggap darurat berjalan sesuai kebutuhan.
“Kalau sudah tanggap darurat, dilaksanakan dapur umum. Kita buka sekarang. Makanya saya cek lapangan,” katanya.
Dalam pelaksanaan tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi ditugaskan sebagai penanggung jawab koordinasi penanganan di lapangan.
“PIC-nya saya tugaskan BPBD untuk tanggap darurat,” kata Ade.
Sementara itu, terkait rencana pembangunan kembali rumah adat yang terdampak kebakaran, Ade menyebut dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi hal yang disyukuri oleh pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat, memastikan akan membangun ulang 51 rumah adat yang habis terbakar.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti di tengah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Namun, pembahasan mengenai rekonstruksi akan dilakukan setelah tahapan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga dapat ditangani.
“Alhamdulillah, dengan kondisi keuangan Pemda yang kurang, ada bantuan dari Pemprov. Kami sangat bersyukur,” ujar Ade.
Dengan penetapan status tanggap darurat, pemerintah kini memusatkan penanganan pada kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pemenuhan makanan, minuman, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya menjadi prioritas selama masa tanggap darurat berlangsung.
Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah penanganan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan atau membutuhkan perpanjangan masa tanggap darurat.
Bagi Pemkab Sukabumi, tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan sebelum memasuki fase pemulihan dan rekonstruksi.
Penanganan kebakaran Kasepuhan Ciptamulya pun kini berada dalam koordinasi BPBD Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah memastikan respons darurat menjadi prioritas awal sebelum pembahasan pembangunan kembali dilakukan secara lebih menyeluruh.
Reporter : Dimas
