InsightTribun.com|BALIGE TOBA – Kasus dugaan praktik ilegal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Balige kembali menjadi sorotan publik. Hal ini mencuat setelah pengakuan Herman R. Hutapea, mantan warga binaan, yang menyebut adanya praktik melawan hukum di Lapas Balige bahkan di sejumlah lapas lain di Indonesia.
Menanggapi hal itu, pakar hukum internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia meminta Presiden Republik Indonesia segera turun tangan dengan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Pamungkasnya ada di tangan Presiden. Beliau harus memerintahkan Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan untuk turun langsung, bersih-bersih di Lapas Balige maupun seluruh lapas di Indonesia, bahkan mencopot pejabat yang terbukti terlibat,” tegas Prof. Nasomal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/8/2025).
Herman R. Hutapea, eks napi asal Laguboti, Kabupaten Toba, sebelumnya mengungkap berbagai praktik ilegal di Rutan Kelas IIB Balige. Ia menuding adanya peredaran ponsel untuk penipuan digital, peredaran narkoba, hingga setoran rutin yang diduga melibatkan oknum pejabat rutan.
Kesaksian Herman bukan tanpa bukti. Ia melampirkan video, tangkapan layar, laporan polisi, hingga surat pernyataan bermaterai. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut nyata dan dialami langsung oleh saksi kunci.
Menurut Prof. Nasomal, kasus Balige hanyalah “puncak gunung es” dari rapuhnya sistem pengawasan di dunia pemasyarakatan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru dituding sebagai sarang praktik kriminal baru.
“Kalau dibiarkan, hal ini bukan hanya merusak wibawa negara, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum,” ujarnya.
Prof. Nasomal mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, di antaranya:
1. Investigasi menyeluruh oleh Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan.
2. Pembersihan struktural terhadap oknum yang terlibat.
3. Reformasi pengawasan agar praktik serupa tidak terulang.
4. Sanksi tegas hingga pencopotan pejabat tinggi yang lalai atau berkolusi.
Jika kasus ini ditangani serius, pemerintah bisa memperkuat citra hukum yang berintegritas. Namun jika diabaikan, dampaknya akan melemahkan legitimasi penegakan hukum sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya mafia di balik jeruji.
“Kasus seperti ini ibarat lagu lama yang terus diputar. Jangan sampai berlarut. Solusinya adalah razia berkelanjutan di setiap lapas, agar apa yang terjadi di Balige tidak lagi terulang,” tutup Prof. Sutan Nasomal, yang juga dikenal sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta pendiri Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus, Jakarta.
