InsightTribun.com|JAKARTA — Kenaikan pajak daerah yang belakangan ramai diprotes masyarakat menuai kritik keras dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “teror pajak” yang justru memperburuk hubungan rakyat dengan pemerintah.
Kasus Bupati Pati yang viral belakangan, menurutnya, menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan arogan bisa memicu perlawanan rakyat. “Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menyebar ke daerah lain,” tegasnya saat ditemui di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Sutan menyoroti lonjakan pajak PBB-P2 yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, mustahil kepala daerah berani menaikkan pajak tanpa ada dorongan atau perintah dari pemerintah pusat. “Kalau pajak naik sampai 100% bahkan 1000% di usia 80 tahun Indonesia merdeka, ini benar-benar catatan kelam dalam sejarah bangsa,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan sejarah pajak di Nusantara. Menurut Sutan, baik pada masa kerajaan maupun penjajahan Belanda, pajak tidak pernah melampaui 15%. “Kalau pun ada yang lebih, biasanya karena pungli atau ulah oknum,” jelasnya.
Sutan mendesak Presiden RI, Jenderal H. Prabowo Subiyanto, segera turun tangan dan membatalkan kebijakan kenaikan pajak yang dianggap tidak manusiawi. “Saya yakin ini bukan perintah Presiden, tapi ulah oknum di jajaran pemerintah yang semena-mena. Presiden jangan sampai dipermainkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik pemblokiran rekening oleh PPATK maupun kebijakan pajak yang membebani rakyat bisa dianggap sebagai bentuk pemerasan baru. “Masyarakat sudah sedih dan marah. Kalau terus dipaksa, kepercayaan rakyat terhadap negara bisa runtuh,” tegasnya.
Menurut Sutan, pemerintah seharusnya mencari cara cerdas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. “Kepala daerah yang profesional bisa mengembangkan investasi, industri, atau mengoptimalkan sumber daya alam. Bukan menindas rakyat dengan pajak,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo harus berani bersikap tegas dengan menghentikan kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk mencopot pejabat atau kepala daerah yang dinilai arogan. “Kalau pemerintah melindungi rakyat, Indonesia akan kuat dalam persatuan. Tapi kalau sebaliknya, negeri ini bisa terancam perpecahan,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
