InsightTribun.com|JAKARTA – Gelombang aksi protes rakyat terus terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Ibu Kota Jakarta. Demonstrasi yang berlangsung dalam sepekan terakhir telah memakan banyak korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat.
Menanggapi kondisi ini, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional sekaligus ekonom, meminta Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, segera membentuk tim khusus lintas kementerian yang bekerja sama dengan Komnas HAM RI. Tim tersebut diharapkan dapat mendata, mengevaluasi, sekaligus menangani berbagai kasus pelanggaran yang muncul selama aksi berlangsung.
“Negara harus hadir untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Para korban, khususnya masyarakat sipil, mahasiswa, dan pekerja yang menjadi korban kekerasan, harus mendapat perhatian. Saya menyampaikan duka cita mendalam bagi mereka yang gugur dalam peristiwa ini,” ujar Sutan Nasomal saat diwawancarai sejumlah pemimpin redaksi media nasional maupun internasional, Selasa (2/9/2025).
Sutan menegaskan, Komnas HAM tidak boleh berdiam diri menyikapi fakta penangkapan besar-besaran. Data sementara mencatat, lebih dari 3.000 orang ditangkap aparat dalam aksi demonstrasi ricuh di berbagai wilayah.
“Komnas HAM jangan bungkam. Masyarakat yang mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh oknum aparat harus segera melapor. Saya mendorong ketua-ketua BEM di berbagai daerah untuk mendata mahasiswa atau masyarakat yang menjadi korban, baik luka ringan maupun berat. Bila perlu, bersama LSM dan LBH, dibentuk posko pengaduan rakyat,” tandasnya.
Kepolisian RI melalui Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa total 3.195 orang diamankan dari berbagai wilayah, dengan rincian:
Polda Metro Jaya: 1.240 orang
Polda Jatim: 709 orang (173 dipulangkan, 485 diperiksa, 51 tersangka)
Polda Jateng: 653 orang (dalam pemeriksaan)
Polda Jabar: 147 orang (23 dipulangkan, 124 diperiksa)
Polda Bali: 138 orang (38 dipulangkan, 100 diperiksa)
Polda Kalbar: 91 orang (86 dipulangkan, 5 diperiksa)
Polda Sumsel: 63 orang (dalam pemeriksaan)
Polda DIY: 60 orang (dalam pemeriksaan)
Polda Sumut: 50 orang (48 dipulangkan, 2 diperiksa positif narkoba)
Polda Jambi: 17 orang (seluruhnya dipulangkan)
Polda Banten: 15 orang (dalam pemeriksaan)
Polda Sulbar: 6 orang (dalam pemeriksaan)
Polda Papua Barat Daya: 4 orang (seluruhnya tersangka)
Polda Sulteng: 1 orang (dipulangkan)
Polda NTB: 1 orang (dipulangkan)
Dari jumlah tersebut, 387 orang sudah dipulangkan, 55 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 2.753 masih dalam proses pemeriksaan.
Hingga kini belum ada data resmi jumlah korban meninggal dan luka berat dari kalangan masyarakat. Namun, laporan sementara mencatat beberapa nama korban yang tewas, antara lain:
1. Affan Kurniawan, driver ojek online, tewas terlindas Rantis Brimob di Jakarta Pusat.
2. Saiful Akbar (46), Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal usai kebakaran DPRD Makassar.
3. Muhammad Akbar Basri (Abay), staf Humas DPRD Makassar, meninggal akibat kebakaran DPRD.
4. Sarina Wati (26), staf DPRD Makassar, tewas dalam insiden kebakaran.
5. Rusdamiansyah (Dandi) (25), driver ojol, tewas dianiaya massa di Makassar.
6. Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, tewas saat kericuhan di depan Polda DIY.
7. Sumari (60), tukang becak asal Solo, meninggal akibat bentrokan di Bundaran Gladak.
Menurut Sutan Nasomal, semangat mahasiswa dan masyarakat dalam menyuarakan kritik adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan tanpa harus mengorbankan rakyat.
“Saya meminta bantuan LSM dan LBH untuk ikut mendata korban penangkapan, korban luka, hingga korban jiwa. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Negara wajib melindungi rakyatnya,” tutup Sutan.
Narasumber : Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM) Hp: 0811-8419-260
