InsightTribun.com|JAKARTA – Keresahan masyarakat akibat kenaikan pajak yang meluas ke berbagai sektor kini semakin terasa di seluruh Indonesia. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pajak barang dan jasa, beban ini dinilai kian mencekik rakyat.
Menurut Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), langkah pemerintah menaikkan pajak secara drastis tanpa kajian yang matang menunjukkan lemahnya strategi ekonomi nasional.
“Seakan-akan 80 persen rakyat Indonesia ini kaya raya seperti masyarakat Kuwait. Padahal faktanya daya beli rakyat semakin melemah, pendapatan rakyat tidak meningkat, dan kebijakan ini justru memperparah beban hidup,” ujarnya saat diwawancara media di Jakarta.
Prof. Sutan menilai kebijakan ini dilakukan terburu-buru dan cenderung arogan, tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia mengingatkan, suara rakyat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah adalah hal wajar, bahkan berbahaya jika tidak segera direspons.
“Kalau pemerintah asal-asalan membuat aturan, lalu menekan gubernur, bupati, hingga wali kota, maka pelaksanaannya pasti tumpang tindih dan menabrak norma keadilan. Ujung-ujungnya rakyat merasa dijajah oleh negaranya sendiri,” tegasnya.
Prof. Sutan menambahkan, Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto tentu memahami bahwa keluhan rakyat bukan tanpa dasar. Kondisi ekonomi Indonesia masih rapuh akibat dampak pandemi COVID-19, perang di Timur Tengah, serta kebijakan pajak internasional, khususnya dari Amerika Serikat.
“Yang paling terkena dampak adalah masyarakat kecil. Pedagang dan pengusaha menengah banyak gulung tikar, industri melakukan PHK massal, dan daya beli rakyat semakin runtuh. Kalau pemerintah tidak segera mengevaluasi, rakyat akan semakin kehilangan harapan,” paparnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kinerja para menteri di kabinet. “Mereka ini mentah dalam analisa dan kajian. Akibatnya rakyat kecewa, pasar kosong, kios tutup, pabrik besar pindah ke luar negeri, dan pengangguran melonjak. Rakyat makin cemas sekadar untuk makan atau membayar kontrakan,” ujarnya.
Tak hanya pemerintah, DPR RI dan DPRD juga menjadi sorotan. Prof. Sutan menilai para wakil rakyat justru meloloskan kebijakan yang menindas rakyat.
“Padahal mereka digaji dari keringat dan darah rakyat. Ironisnya, mereka masih bisa menikmati gaji besar, mobil dinas, rumah mewah, dan pensiun seumur hidup, sementara rakyatnya semakin miskin,” kata Prof. Sutan.
Karena itu, ia mendesak agar pemerintah pusat membatalkan rencana kenaikan gaji menteri maupun anggota DPR. “Jangan habiskan uang negara untuk kepentingan elit, sementara rakyat terus diperas dengan pajak,” tambahnya.
Prof. Sutan juga mengingatkan adanya potensi gejolak di daerah. Banyak masyarakat di daerah kaya sumber daya alam mulai bersuara keras, merasa hasil bumi mereka habis dijual sementara rakyat lokal tetap miskin dan tidak diperhatikan.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, jangan heran bila muncul suara-suara daerah yang ingin lepas dari NKRI. Ini alarm serius bagi pemerintah pusat agar tidak menutup mata,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM)
