InsightTribun.com|JAKARTA — Kritik keras kembali dilontarkan pakar hukum internasional dan ekonomi, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., terhadap kinerja DPR RI. Ia menyesalkan sikap para wakil rakyat yang justru menghilang ketika masyarakat datang mengadu nasib dan menyuarakan aspirasi di gedung parlemen.
“Kemana kalian wahai anggota dewan, saat rakyat datang membawa keluh kesahnya? Bukannya menemui dan menenangkan, kalian malah kabur. Padahal gaji besar sudah kalian terima, bahkan baru dinaikkan. Apa pantas rakyat diperlakukan seperti ini?” tegas Prof. Sutan dalam diskusi bersama para pemimpin redaksi melalui sambungan telepon dari kantornya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Sejumlah aksi protes masyarakat, buruh, dan mahasiswa yang digelar di depan DPR RI sepanjang tahun ini tidak pernah ditemui langsung oleh para anggota dewan. Sebaliknya, rakyat hanya berhadapan dengan gas air mata, aparat keamanan, dan ancaman penangkapan.
“Kenapa wakil rakyat enggan menemui rakyatnya sendiri? Bukankah mereka ada di sana karena suara rakyat? Apa DPR RI dan DPRD kini hanya bersembunyi di balik kursi empuknya?” ujar Prof. Sutan dengan nada geram.
Prof. Sutan menyoroti berbagai kebijakan pemerintah sepanjang 2025 yang menurutnya gagal diperjuangkan DPR RI maupun DPRD demi kepentingan rakyat. Beberapa di antaranya:
Januari 2025: Kenaikan PPN menjadi 12% saat daya beli rakyat melemah dan ratusan ribu pekerja terkena PHK.
Februari 2025: Pencabutan izin pengecer gas melon membuat rakyat sulit mendapatkan kebutuhan pokok energi.
Maret 2025: Penundaan pengangkatan CPNS tanpa mempertimbangkan keresahan publik.
Juni 2025: Kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Raja Ampat hingga polemik empat pulau di Aceh yang dialihkan ke Sumut.
Agustus 2025: Pemblokiran 122 juta rekening masyarakat oleh PPATK, kenaikan PBB hingga 1.200%, dan isu perpanjangan HGU sawit yang berpotensi menambah kemiskinan di daerah.
“Semua ini terjadi, tapi DPR RI dan DPRD diam seribu bahasa. Tidak ada keberpihakan yang nyata,” ujar Prof. Sutan.
Menurut Prof. Sutan, DPR RI dan DPRD seharusnya menjadi pintu rakyat untuk menyampaikan keluhan, bukan justru mengabaikan. Terlebih, di tengah kenaikan gaji fantastis para anggota dewan, sikap diam mereka justru melukai hati rakyat.
“Apa salah rakyat dan mahasiswa melakukan demo? Mereka hanya ingin didengar. Tapi DPR justru menutup mata. Inilah catatan hitam demokrasi kita,” katanya.
Prof. Sutan yang juga Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM) menegaskan, rakyat tidak akan lupa. Aksi-aksi protes adalah wujud kekecewaan mendalam terhadap lembaga legislatif yang mestinya menjadi representasi suara rakyat.
Dari kenaikan pajak, krisis energi, polemik pertanahan, hingga pemblokiran rekening rakyat, sederet kebijakan dianggap telah membuat masyarakat semakin terjepit. Sayangnya, DPR RI dan DPRD justru dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri ketimbang membela rakyat.
“Sejarah sudah mencatat: rakyat yang melahirkan DPR, bukan sebaliknya. Kalau kalian terus bersembunyi, rakyat bisa saja mencabut kembali kepercayaan itu,” tutup Prof. Sutan.
Sumber – Prof .Dr.KH Sutan Nasomal.SH.,MH
