InsightTribun.com|BOGOR – Saat Indonesia bersiap menyambut perayaan 80 tahun kemerdekaan dengan gegap gempita, kisah memilukan datang dari sudut-sudut negeri yang jarang disorot kamera. Di bawah gemerlap lampu merah Ciawi, Bogor, sekeluarga kecil dari Surade, Sukabumi, bertahan hidup di emperan toko—tanpa rumah, tanpa jaminan, dan tanpa perhatian dari negara.
Andri, seorang ayah dari dua anak balita, sudah empat tahun menggantungkan hidup sebagai pemulung di Bogor. Istrinya, Eli, dengan sabar mendampingi hari-hari sulit mereka. Bersama anak-anak mereka yang masih kecil—Ikbal (4 tahun) dan Refan (2 bulan)—keluarga ini tidur di atas kardus, beralaskan dinginnya trotoar.
Dulu Andri bekerja sebagai buruh di ladang di kampung halamannya, tapi lahan-lahan rakyat kini telah beralih fungsi jadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar. Sejak itu, harapan untuk mencari nafkah di desa hilang, dan Andri terpaksa merantau ke kota demi bertahan hidup. “Kalau sehari dapat 30 ribu, itu udah bersyukur banget,” katanya lirih.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus ekonom dan Presiden Partai Oposisi Merdeka, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi ini. Dalam wawancara dengan para pimpinan media di Jakarta (14/8), ia menyebut bahwa ini adalah ironi besar di balik perayaan kemerdekaan yang ke-80.
“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tapi jutaan rakyat masih miskin, kelaparan, dan kehilangan tanah serta pekerjaan. Dimana Presiden? Di mana para pejabat negara saat rakyat hidup seperti ini?” tegasnya.
Menurut Prof. Sutan, pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit bukan hanya merampas tanah warga, tapi juga memutus mata rantai ekonomi masyarakat desa. Ladang dan hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi milik segelintir pihak.
“Banyak warga yang akhirnya hidup terlunta-lunta di kota besar. Jadi pemulung, tukang parkir, atau malah mengemis. Negara seharusnya hadir, bukan abai,” tambahnya.
Andri mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Saat anak-anaknya sakit, mereka harus pulang ke Garut karena di Bogor tak ada keluarga atau biaya berobat. “Kadang harus nunggu sembuh sendiri,” ujarnya pelan.
Prof. Sutan mendesak Presiden RI Jenderal H. Prabowo Subianto serta seluruh kepala daerah dari gubernur hingga bupati untuk tidak tinggal diam. Ia meminta agar ada langkah nyata membuka lapangan pekerjaan, memulihkan hak-hak masyarakat desa atas tanah, dan menghentikan praktik alih fungsi lahan secara semena-mena.
“Jangan cuma datang saat kampanye. Turunlah ke desa-desa, lihat langsung bagaimana rakyat hidup. Jangan biarkan rakyat terus menabung sabar, sementara pejabat menimbun kuasa.”
Di ujung wawancara, Prof. Sutan mengingatkan bahwa kekuatan sabar rakyat Indonesia tidak boleh disalahgunakan. Ia berharap 80 tahun kemerdekaan ini jadi momentum untuk mengembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi segelintir elite.
Narasumber: Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
(Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal KOMPII, Pendiri Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta)
Kontak: 0811-8419-260
