InsightTribun.com|JAKARTA – Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Bogor. Ia menduga ada permainan dari oknum tertentu yang menyebabkan pasokan BBM jenis Pertamax menjadi langka di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut Prof. Sutan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena telah meresahkan masyarakat. Ia meminta Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung dan memerintahkan pihak terkait agar menindak tegas siapa pun yang bermain di balik kelangkaan BBM.
“Saya yakin Presiden RI belum tahu siapa big boss di balik mafia BBM ini, karena belum dilakukan evaluasi total. Kalau Presiden turun tangan dan menindak tegas, rakyat akan semakin percaya dan mengidolakan kepemimpinan beliau,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai oleh sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta, Jumat (10/10/2025), melalui sambungan telepon WhatsApp.
Ia mengungkapkan bahwa sudah lebih dari dua minggu masyarakat di beberapa daerah harus mengantre panjang bahkan berpindah-pindah SPBU hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax. Situasi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya pengawasan dan indikasi adanya permainan distribusi di tubuh Pertamina.
“Pemain BBM yang bermain di balik kelangkaan harus dipangkas habis. Jangan sampai ada kelebihan Delivery Order (D/O) untuk para bos tertentu yang justru membuat harga BBM tidak normal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan meminta agar pihak Pertamina diberikan sanksi tegas jika terbukti ikut bermain atau membiarkan situasi kelangkaan terjadi. Ia menilai, menurunnya pasokan dan kualitas BBM dari Pertamina bisa menyebabkan masyarakat beralih ke produk BBM swasta, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
“Bagaimana Indonesia bisa maju pesat dalam pembangunan kalau masyarakat dipusingkan hanya untuk mencari BBM? Pemerintah harus memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi,” tandasnya.
Untuk itu, Prof. Sutan menyerukan agar Presiden RI melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh Pertamina, terutama terhadap pihak-pihak yang mengatur durasi dan jadwal distribusi BBM. Ia juga mengusulkan agar Satgas Migas diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa dan menindak para oknum yang terlibat.
“Perlu disikat dan diberantas bila ada oknum yang membuat tekor hingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,” tutupnya.
Narasumber : Prof.Dr.Kh.Sutana Nasomal.,SH.MH
