InsightTribun.com|JAKARTA – Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memiskinkan para pelaku korupsi melalui penyitaan seluruh hasil kejahatan mereka.
“Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto yang dihormati dunia harus berani mengatakan: Bila ada oknum pejabat negara dari level bawah hingga elit tertinggi melakukan korupsi, maka jangan ada kekebalan hukum. Bongkar, hukum seberat-beratnya, dan sita kekayaan hasil korupsinya,” tegas Prof. Sutan saat menjawab pertanyaan para pimpinan redaksi media dalam sebuah pertemuan di Jakarta, 21 Agustus 2025.
Menurutnya, korupsi di Indonesia sudah menggurita dan kerap dilakukan secara berjamaah, terutama di lingkaran pejabat negara maupun lembaga legislatif. “Negara kehilangan ribuan triliun rupiah karena para tikus berdasi yang menjadikan rakyat seperti sapi perahan. Mereka berkelompok, saling melindungi, bahkan memanfaatkan celah hukum untuk berpesta korupsi,” ujarnya.
Prof. Sutan juga menyoroti lemahnya penegakan hukum. Ia menilai banyak kasus di mana hukum terlihat “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Hal ini, katanya, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“KPK tidak boleh dilemahkan. Justru harus diperkuat, bahkan perlu ada satgas khusus pengawas pencucian uang. Jika tidak, praktik korupsi berjamaah akan terus terjadi, karena sistem bagi-bagi jatah membuat para pelaku tak pernah takut tersentuh hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, reformasi total dalam institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mutlak diperlukan. Tanpa itu, oknum aparat yang “bermain mata” dengan koruptor akan terus membekingi praktik kotor tersebut.
“Rakyat sudah lebih dari 70 persen hidup dalam kesulitan ekonomi akibat uang negara dirampok oleh oknum tikus yang tidak tersentuh hukum. Jika Presiden berani menindak tegas para elit yang korupsi berjamaah, maka kepercayaan publik akan pulih, ekonomi Indonesia akan maju, dan hukum bisa benar-benar ditegakkan,” tandasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, Jakarta.
