InsightTribun.com|BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan kepemilikan kapal penyeberangan sendiri. Usulan ini diharapkan dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Munir, ide tersebut bukan sekadar persoalan prestise, melainkan strategi untuk mengoptimalkan potensi Lampung yang memiliki salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, Bakauheni–Merak. Langkah ini juga dinilai dapat mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8).
Ia menyoroti minimnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data tahun 2024 mencatat, retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp78 juta. Jumlah tersebut dianggap sangat kecil mengingat besarnya peran Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa.
Munir menjelaskan, kecilnya PAD dari sektor pelabuhan disebabkan pengelolaan pelabuhan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan ASDP. Karena itu, ia menilai langkah yang tepat adalah ikut serta dalam bisnis kapal penyeberangan.
“Ini kongkrit dan sangat menguntungkan,” ujar Munir yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Lampung.
Dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, Munir optimistis wacana ini bisa segera diwujudkan.
“Pak Mirza dan Bu Jihan adalah pemimpin muda yang progresif dan inovatif. Saya yakin mereka mampu mewujudkan ini. Bahkan, kalau lima tahun kepemimpinan nanti bisa membeli lima kapal, itu akan menjadi legacy yang dikenang sepanjang masa,” ujarnya.
Untuk pembiayaan, Munir mengusulkan skema kerja sama dengan Bank Lampung, di mana pembiayaan awal atau down payment dapat diambil dari dana sekitar Rp40 miliar, dari total harga kapal yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah.
“Penyertaan modal untuk BUMD yang bisnisnya belum tentu jalan saja berani, apalagi untuk ini yang jelas-jelas menguntungkan,” tambahnya.
Munir menegaskan, kepemilikan kapal oleh pemerintah daerah akan membuka peluang besar untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian Lampung dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia berharap usulan ini mendapat dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif, sehingga dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun depan.
“Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur penyeberangan Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” pungkasnya.
Jurnalis – Agus Salim
