InsightTribun.com|JAKARTA – Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih Bersatu agar merumuskan langkah konkret penanganan banjir di DKI Jakarta.
Menurutnya, masalah banjir di ibu kota sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas, sehingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Apakah pemerintah tidak mampu mempekerjakan atau menggandeng pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menyelesaikan masalah ini?” ujar Sutan saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, di markas Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta, Selasa (13/8/2025).
Ia menilai, banjir kerap melanda kawasan padat penduduk di lima wilayah Jakarta — Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan — terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi ini diperparah oleh berkurangnya lahan resapan air akibat tata kota yang semakin semrawut.
Salah satu contohnya terlihat di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana berdiri bangunan permanen di bibir sungai. Hal ini menghilangkan ruang penghijauan dan mengikis daya serap air dari hulu hingga hilir.
Sutan menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan pada APBD DKI Jakarta. Pemerintah pusat, kata dia, harus mengalokasikan anggaran di berbagai kementerian untuk membantu pembiayaan solusi.
“Presiden perlu menginstruksikan seluruh menteri untuk menyisihkan anggaran tak terduga demi penanganan banjir. Ini bukan hanya tanggung jawab DKI Jakarta, tapi masalah nasional yang harus dipecahkan bersama,” tegasnya.
Selain sebagai pakar hukum dan ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal juga dikenal sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus pendiri dan pengasuh Ponpes Ass Sama Plus Jakarta.
Prof.Dr.Kh.Sutan Nasomal
